PPID UIN KHAS Jember Paparkan Strategi Keterbukaan Informasi Berdampak dalam Uji Publik KIP 2026
Humas - Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi. Komitmen tersebut ditunjukkan PPID UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember melalui pemaparan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam sesi keempat yang berlangsung pukul 13.30–14.50 WIB di Ruang Berdampak Asoka 3, Plt. Rektor UIN KHAS Jember, Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., mempresentasikan materi bertajuk “Strategi dan Kebijakan Berdampak Keterbukaan Informasi Publik UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember”. Presentasi tersebut didampingi Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK), Dr. H. Nawawi, M.Fil.I.
Pemaparan ini mengintegrasikan visi UIN KHAS Jember menuju perguruan tinggi Islam terkemuka di Asia Tenggara pada 2045 dengan penguatan partisipasi publik, pelayanan informasi, serta tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi diposisikan bukan semata-mata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, berpartisipasi, sekaligus mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Plt. Rektor UIN KHAS Jember, Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., memandang keterbukaan informasi sebagai bagian penting dari tanggung jawab perguruan tinggi kepada masyarakat. Universitas tidak cukup hanya menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, tetapi juga harus memastikan penyelenggaraan pendidikan dapat diakses dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Keterbukaan informasi harus menjadi budaya dalam tata kelola universitas. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana perguruan tinggi dikelola, bagaimana kebijakan dijalankan, serta apa dampak yang dihasilkan. Karena itu, kami terus mendorong agar PPID tidak hanya berfungsi sebagai unit pelayanan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan dan memperkuat partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi kelembagaan, UIN KHAS Jember memperkuat tata kelola PPID melalui penataan sumber daya manusia yang inklusif, berperspektif gender, serta melibatkan unsur pimpinan, guru besar, dan masyarakat lintas komunitas. Struktur PPID juga didukung bidang pelayanan informasi, penyebarluasan informasi, dan penyelesaian sengketa informasi. Penguatan tersebut dilengkapi dengan pengalokasian anggaran PPID dalam RKA-K/L serta penyediaan kantor khusus sebagai pusat layanan informasi publik.
Dalam aspek pelayanan, PPID UIN KHAS Jember mengoptimalkan berbagai kanal digital, di antaranya SISTER, website PPID, aplikasi PPID berbasis Android, WhatsApp PPID, chatbot, dan media sosial universitas.
Kepala Biro AUPK UIN KHAS Jember, Dr. H. Nawawi, M.Fil.I., menjelaskan bahwa penguatan keterbukaan informasi membutuhkan dukungan tata kelola yang terintegrasi, mulai dari sumber daya manusia, penganggaran, infrastruktur pelayanan, hingga sistem administrasi berbasis digital. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh unit kerja di lingkungan universitas.
“Pelaksanaan keterbukaan informasi tidak bisa hanya dibebankan kepada PPID. Dibutuhkan dukungan seluruh unit kerja agar informasi yang disediakan akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga terus memperkuat sistem pelayanan berbasis digital agar proses administrasi semakin efektif, efisien, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” jelasnya.
Strategi keterbukaan informasi juga diperkuat melalui publikasi multiplatform. Berita, infografis, dan konten audiovisual diproduksi serta disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi resmi universitas. Upaya ini menghasilkan lebih dari 125 konten setiap bulan dengan jangkauan lebih dari satu juta per bulan. Publikasi tersebut menjadi instrumen untuk memperluas akses informasi sekaligus meningkatkan literasi keterbukaan informasi publik.
Dampak keterbukaan informasi turut terlihat dalam transformasi layanan administrasi berbasis digital melalui FAST TRACK PRIMA. Sistem pelayanan paperless ini diperkirakan mampu menghemat 933.240 lembar kertas atau setara 1.866 rim setiap tahun, dengan estimasi efisiensi anggaran mencapai Rp205,3 juta. Transformasi tersebut sekaligus membantu mengurangi beban administrasi, waktu, dan tenaga pelayanan.
Selain aspek pelayanan, presentasi juga memaparkan capaian kelembagaan sebagai bagian dari ekosistem tata kelola yang terbuka dan berkualitas. UIN KHAS Jember telah memperoleh akreditasi institusi Unggul berdasarkan SK BAN-PT Nomor 1732/SK/BAN-PT/Ak/PT/IX/2024. Sebanyak 17 dari 30 program studi atau 56,67 persen telah terakreditasi Unggul.
Penguatan kapasitas institusi juga ditunjukkan melalui pendirian dan peluncuran Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UIN KHAS Jember pada 15 Oktober 2026. Lembaga tersebut telah memperoleh lisensi BNSP dengan Nomor BNSP-LSP-2809-ID yang berlaku hingga 31 Juli 2031. Di bidang publikasi ilmiah, sebanyak 34 dari 50 jurnal telah terakreditasi SINTA, sementara Indonesian Journal of Islamic Law berhasil menembus indeksasi Scopus pada 2026.
Berbagai capaian tersebut menjadi bagian dari upaya membangun universitas yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga terbuka, responsif, dan memiliki akuntabilitas kepada masyarakat. Melalui penguatan PPID, UIN KHAS Jember terus mendorong keterbukaan informasi sebagai budaya kelembagaan yang menopang partisipasi publik dan kepercayaan masyarakat menuju visi universitas 2045.
Penulis: Atiyatul Mawaddah
Editor: Munirotun Naimah
Fotografer: Yusril Achmad Fathoni
