Silaturrahim ke Menkopolhukam, Rektor UIN KHAS Jember Curhat Pendirian Fakultas Umum dan DTNPNS

Humas - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD tersenyum merespon Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) yang tengah berkelakar bahwa kampusnya masih kerap disebut-sebut berasa IAIN.
Hal itu terjadi saat Rektor UIN KHAS Jember Prof. Dr. Babun Suharto bersilaturrahmi ke Rumah Dinas Menkopolhukam RI di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Rabu, 27 Juli 2022 kemarin.
Pak Mahfud sapaan akrab Menkopolhukam sekaligus Menteri PANRB ad interim itu mengatakan, Rektor UIN KHAS Jember ke depan tidak perlu merasa risau atas suasana tersebut. Kata Pak Mahfud berasumsi, masa transisi IAIN ke UIN KHAS Jember belum sepenuhnya masyarakat mampu menyesuaikan.
“Biasa lah, namanya juga baru berubah, nanti juga bakalan terbiasa,” Ucap Pak Mahfud sembari melempar senyum menjawab senda gurau Rektor UIN KHAS Jember yang sesekali menutur dengan bahasa Madura.
Tak berselang lama, suasana keakraban tiba-tiba berubah serius. Pak Mahfud menyebut akan membantu meng-koordinasikan dengan Kemendikbud dan Kemenag RI untuk memenuhi hajat tersebut.
“Gampang itu, nanti saya coba bantu komunikasikan,” terang Pak Mahfud menambah suasana menjadi serius.
Dalam pertemuan yang berselang selama satu setengah jam tersebut, sebelumnya, Prof Babun menyampaikan, bahwa kampusnya telah mengajukan mandatori pendirian sejumlah Fakultas Umum. Lucunya, Kata Prof Babun hingga saat ini belum menerima hasil tindaklanjut.
“Jadi meskipun sudah UIN rasanya tetap IAIN Pak Mentri, karena sekarang belum ada persetujuan pendirian Fakultas Umum,” Terangnya di depan Menkopolhukam.
Selain itu, Prof Babun menambahkan, Dosen tetap non-PNS (DTNPNS) di Kampusnya terbilang cukup banyak.
Menurutnya, berdasarkan POPAK Kemenristekdikti Tahun 2019, regulasi kenaikan pangkat DTNPNS dari Lektor menuju Lektor Kepala setidaknya harus mengantongi Sertifikasi Pendidik. Hal itu menurut Prof Babun, sangat tidak sepadan dengan pengabdiaan DTNPNS.
"Untuk kenaikan pangkat DTNPNS masih terkendala peraturan yang menyatakan bahwa untuk naik ke Lektor Kepala harus memiliki Serifikasi Pendidik". Ucap Mantan Ketua Forum Rektor PTKIN itu.
Karena itu, Prof Babun berharap, kesejahteraan dan status kepegawaian DTNPNS, diapresiasi sebagaimana pengabdiaannya. “Saya kira DTNPNS perlu kami perjuangkan Pak Menteri,” pungkas Prof Babun.
Terpisah, Ketua Umum Ikatan DTNPNS Republik Indonesia Dr. Moh Nor Afandi berkomentar, usulan Rektor UIN KHAS Jember kepada Menteri PANRB ad interim merupakan kabar yang mengembirakan bagi belasan ribu DTNPNS di seluruh Indonesia.
Lanjut Afandi, pihaknya angkat topi atas keberanian Rektor UIN KHAS Jember ini. Sejak awal dirinya menahkodai kepengurusan DTNPNS RI, belum satupun Rektor PTN maupun PTKN, unjuk keberaniaannya membantu menyuarakan kesejahteraan DTNPNS.
“Ini terobosan luar biasa, yang dilakukan Prof. Babun, sebab ini menyangkut nasib DTNPNS di Indonesia,” tutup Afandi saat dikonfirmasi melalui media whatsapp. (humas/dnb)