‘Meta Pesantren’ adalah Jawaban Atmari Kepada Menteri Desa PDT dan Trasmigrasi saat Ujian Terbuka Pr
Humas - Pendidikan Pesantren secara kelembagaan merupakan institusi yang sangat privat, dan eksklusif. Meski dengan segala kelebihannya, eksklusivitas Pesantren juga rawan terjadi konflik, tak terkecuali ‘Pesantren’ di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Dr. Drs. Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDT, dan Transmigrasi) RI kepada Promovendus saat tengah Ujian Terbuka Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember di Lantai Tiga Gedung Kuliah Terpadu. Kamis, 31 Maret 2022.
Abdul Halim mengevaluasi, hasil riset Promovendus dalam disertasinya berjudul Pendidikan Pesantren Pasca Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019, dengan studi Tata Kelola dan Strategi Pangarusutamaan Pesantren di Indonesia, tak satupun membahas tentang Pendidikan Pesantren dalam konteks tata kelola.
“Saya ingin tahu pendapat Pak Atmari (Promovendus) dalam konteks tata kelola”, terangnya di depan para penguji.
Menurutnya, hampir seluruh elemen masyarakat di Indonesia bicara UU Pendidikan Pesantren sebagai akses untuk mendapat APBN, APBD, tak terkecuali ditambah Perpres Dana Abadi Pesantren.
“Semua bicara itu”, tuturnya menjelaskan
Anehnya, lanjut Abdul Halim tidak seorangpun membahas tentang dampak dari implementasi UU Pendidikan Pesantren terhadap tata kelola Pesantren itu sendiri.
Sementara itu Atmari selaku Promovendus menanggapi, dalam konteks relasi kuasa tata kelola Pendidikan Pesantren merupakan problem yang sulit untuk dijelaskan secara ilmiah maupun yuridis. Pasalnya, sejumlah riset tentang Pesantren memberikan kesimpulan bahwa kepemimpinan di Pesantren kerap berpotensi berkonflik pada generasi kedua dan seterusnya.
Kendati demikian, Atmari menyontohkan, Pondok Pesantren Langitan memiliki satu simbol yakni satu orang yang dispesialisasikan untuk menentukan kepemimpinan di Pesantren. Pria asal kelahiran Situbondo ini menegaskan selain konflik yuridis dan administratif, Pesantren kerap punya cara tersendiri dalam menyelesaikan problem bahkan mampu menyesuaikan dengan regulasi.
“Ada tim Istikharah sebenarnya”, jelasnya disambut tawa dan tepuk tangan peserta.
Sebagai alumni pesantren, lanjut Atmari Pesantren tidak bisa dinalar melalui teori apapun, sebagai contoh Kiai Fadhol di Banyuwangi memiliki pengaruh yang besar terhadap Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. “Pengasuh yang paling dituakan secara spritual, itu didengarkan bagi pangasuh yang lain”, ucapnya mempertegas.
Dia menyimpulkan, rasionalisasi atas dampak Implementasi UU Pendidikan Pesantren terhadap tata kelola Pesantren sulit dijelaskan. “Itu yang disebut Meta Pesantren”, pungkasnya.
Atmari merupakan Promovendus (sarjana yang menyusun disertasi dan mempertahankannya untuk memperoleh gelar doktor di perguruan tinggi) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN KHAS Jember. Tak tanggung, dia mendapat sembilan pertanyaan Abdul Halim Mendes, PDT, dan Trasmigrasi.
Sementara penguji lainnya yakni, Prof. Dr. Babun Suharto Penguji Utama sekaligus Rektor UIN KHAS Jember, Prof. Dr. Muhammad Dahlan Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember, Prof. Dr. Moh. Khusnuridlo, Prof. Dr. Abd. Halim Soebahar, Prof. Dr. Miftah Arifin, Prof. Dr. Husniyatus Salamah Zainiyati, dan Dr. Moch. Chotib.
Sebagai informasi, Abdul Halim tiba di UIN KHAS Jember bersama rombongan dari Kemendes PDT dan Transmigrasi pada pukul 08.00 WIB, usai satu promovendus diuji, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif Denayar itu melanjutkan kunjungannya ke salah satu Desa di Kabupaten Jember.
