DILANTIK SEBAGAI KETUA APHTN-HAN, PROF HARIS: KITA SEJAJAR DENGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI
Media Center - Wawancara eksklusif dilakukan bersama Prof. Dr. Kiai M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang dilantik pada tanggal 3 Maret 2021.
Pelantikan Kepengurusan APHTN-HAN Masa Bakti 2021-2025 digelar dalam rangka memperingati 41 Tahun APHTN-HAN tepatnya di Hotel JS Luwansa Jakarta sekaligus Webinar Nasional, Launching Website APHTN-HAN, penyerahan Kartu Tanda Anggota APHTN-HAN, dan Rapat Kerja Pengurus.
Ini merupakan kali pertama dalam sejarah, pengurus yang juga Ketua APHTN-HAN berasal dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, dan ini menunjukan bahwa IAIN Jember juga bisa berkolaborasi dengan universitas-universitas negeri dan swasta yang ada di Indonesia ini.
“Selama ini, PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) masih belum masuk di APHTN-HAN. Padahal, ada banyak prodi Hukum Tata Negara di STAIN, IAIN dan UIN. Karena itu, kita ingin APHTN HAN juga berkolaborasi dengan kita. Demikian juga Perguruan Tinggi Umum baik negeri dan swasta juga bekerja sama dengan kita terutama dalam program Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD)”. Tutur Prof Haris.
Berikut wawancara lengkap Tim Media Center, dengan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang juga sebagai Ketua APHTN-HAN Prof. Dr. Kiai. M. Noor Harisudin, M.Fil. I. :
Prof. Haris, bisa dijelaskan secara singkat apa dan bagaimana sejarah atau latar belakang didirikannya APHTN-HAN ?
APHTN-HAN sebagai organisasi yang di dalamnya berkumpul para pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Berangkat dari itu terbentuklah APHTN-HAN pada tahun 1980 dan diresmikan kembali pada tanggal 3 Maret 2016 di Jakarta.
Sebagai organisasi tingkat nasional, APHTN-HAN secara struktural memiliki pengurus pusat dan pengurus daerah, hingga pada Februari 2021 keberadaan APHTN-HAN yang berpusat di Ibu Kota Negara Republik Indonesia telah mencakup 29 Pengurus Daerah Provinsi dengan ribuan anggota di dalamnya.
Pengurus APHTN-HAN Pusat periode 2021-2025 sebagai Ketua Dewan Pembina Prof. Dr. Mahfud MD., S.H. dan sebagai Ketua Umum, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah S.H., M.H. Saya sendiri sebagai salah satu ketua yang diberi amanah membantu ketua umum berkhidmah di sini. Periode sebelumnya, Prof. Dr. Mahfud MD sebagai Ketua Umum dan Dr. Himawan sebagai sekretarisnya,
Infonya, pengurus dilantik adalah hasil Munas ke-4 APHTN- HAN di Samarinda Kalimantan Timur, 3-4 Pebruari 2021?
Ya, benar. Munas APHTN-HAN di Samarinda waktu itu menetapkan Prof. Guntur Hamzah, SH, MH sebagai Ketua Umum PP APHTN-HAN 2021-2025. Beliau dan tim lalu menggodok pengurus PP APHTN-HAN dan Alhamdulillah dapat dilantik pada tanggal 3 Maret 2021. Munas APHTN-HAN dengan tema “Penguatan Sistem Perundang-Undangan dan Hubungan Pusat Dan Daerah“ diadakan secara luring dan daring diikuti oleh 700 peserta.
Lalu apa visi dan misi pengurus APHTN-HAN Periode 2021-2025?
PP APHTN-HAN 2021-2025 memiliki Visi “Membangun ekosistem akademik APHTN-HAN sebagai organisasi keilmuan yang inklusif, kolegialitas, altruistis, dan kontributif untuk kemajuan bangsa dan negara.”
Di samping itu, PP APHTN-HAN juga membawa Misi sebagai berikut: Pertama, mempererat tali silaturrahmi di antara sesama anggota APHTN-HAN. Kedua, mengembangkan kualitas pengajaran dan sumber daya manusia APHTN-HAN. Ketiga, meningkatkan peran serta APHTN-HAN dalam kehidupan masyarakat. dan Keempat, memperkuat budaya akademik yang berbasis nilai-nilai keilmuan APHTN-HAN.
Dalam tausiyah saya, selain memberi pandangan keagaaman terhadap kelahiran HTN, saya mengapresiasi PP APHTN-HAN yang mulai periode sekarang secara inklusif memasukkan pengurus dari PTKIN yang diwakili kami. Alhamdulillah, ada 5 pengurus dari PTKIN yang masuk pada pengurus pusat.
Mengapa diadakan acara pelantikan secara offline dan online di era pandemi saat ini? Apakah sebelum-sebelumnya nya juga rutin diadakan acara pelantikan dengan menghadirkan pakar hukum dan webinar seperti acara yg dilaksanakan ini?
Acara ini memang digelar secara offline terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami semua yang hadir di-swab antigen di lokasi acara, yaitu Hotel JS Luwansa Jakarta Selatan. Selain offline, acara juga diselenggarakan secara online. Ada enam acara sekaligus yang dilakukan dalam sehari, yaitu pelantikan, peringatan harlah 41 tahun APHTN-HAN, penyerahan kartu anggota APHTN-HAN, launching website, webinar APHTN dan rapat kerja Pengurus Pusat.
Para Pengurus Pusat dari berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia turut hadir dalam acara tersebut, termasuk juga Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., (Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan), Dr. Anwar Usman, S.H, (Ketua Mahkamah Konstitusi), Prof. Zudan (Dirjen Dispenduk Capil), Maruf Cahyono (Sekjen MPR RI) dan para pakar hukum lainnya. Meski berlangsung secara offline, acara ini tentunya sangat ketat dengan protokol kesehatan Covid-19, dalam upaya memutus penyebaran virus corona.
Dalam rangkaian acara, ada acara juga webinar nasional ? Lalu apa tema dari Webinar tersebut kemudian seperti apa tujuan dan isi diadakannya webinar dalam peningkatan kinerja kepengurusan yang selanjutnya?
Benar. Ada webinar dalam rangkaian acara tersebut. Webinar dalam acara pelantikan ini, mengambil tema “Demokrasi dan Nalar Intelektual: Peran APHTN-HAN dalam Pembangunan Hukum Nasional”.
Dalam acara tersebut hadir sebagai keynote speaker, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H (Ketua MK Masa Jabatan 2003-2008) dan narasumber Prof. Dr. Yuliandri, S.H (Rektor Universitas Andalas) dan Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani (Dekan FH UNS) yang hadir secara daring serta Fritz Edward Siregar, Ph. D. (Anggota Bawaslu RI).
Selain diikuti peserta luring, seminar nasional diikuti oleh lebih dari 400 peserta yang menyimak via daring. Seminar nasional juga disiarkan secara ‘live streaming’ melalui kanal Youtube APHTN-HAN.
Acara webinar tentu akan menambah cakrawala baik pengurus maupun anggota APHTN-HAN di seluruh Indonesia.
Siapakah yang melantik pengurus pusat yang baru ?
Adapun yang melantik Pengurus Pusat APHTN-HAN periode 2021-2025 yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H. Beliau adalah Ketua Pembina PP APHTN-HAN. Selama 41 tahun berdiri, apa saja pencapaian yang telah diraih oleh APHTN-HAN dari berbagai macam program kerja yang telah dilaksanakan?
Selama 41 tahun APHTN-HAN telah dan akan terus konsisten dalam mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum melalui program-program yang biasa dilakukan, baik dari program kelembagaan seperti Musyawarah Nasional (Munas), Rapat Kerja (Raker) Pengurus Pusat (PP) atau Pengurus Daerah dan lainnya. Kami memberi masukan terhadap berbagai hal pada pemerintah agar Hukum Tata Negara semakin lebih baik, juga makin maju dan berkembang setara dengan negara maju yang lain.
Pada sisi lain, kita juga sering melakukan sosialiasasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada masyarakat luas. Karena itu, kami sering juga mengadakan kegiatan lain yang bersifat umum baik online maupun offline meskipun pandemi seperti ini.
Selaku ketua APHTN-HAN, apa visi dan misi prof selanjutnya dalam rangka menjadikan APHNTN lebih baik dan menciptakan penegak hukum profesional di Indonesia?
Selain mewujudukan Kampus Merdeka seperti yang dicanangkan oleh mas Menteri Dikbud, Nadim. Misi lain masuknya kita adalah agar didengar dan diakomodir ‘suara Islam’ dalam dinamika asosiasi pengajar hukum tata negara di Indonesia. Sehingga semakin lengkap dan komprehensif usulan dan pandangan APHTN-HAN nanti. Karena bagaimanapun juga, mayoritas bangsa ini adalah muslim.
Apa harapan, pesan dan kesan Prof Haris sebagai Dekan Fakultas Syariah kepada mahasiswa Fakultas Syariah agar bisa mengikuti sepak terjang prof sebagai salah satu orang terpilih dalam memegang amanah di negeri ini dalam melahirkan kader penegak hukum yang profesional?
Saya ingin adik-adik mahasiswa percaya diri baik di tingkat PTKIN dan PTN. Terus belajar tanpa henti. Kuasai hukum baik Islam maupun hukum murni. Baik Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perdata dan yang lain sebagainya.
Saya ingin mengatakan bahwa adik-adik Mahasiswa Syariah setara dan sejajar dengan mahasiswa hukum Perguruan Tinggi Negeri. Selama ini, kita mengenal istilah PTKIN dan PTN. PTKIN adalah Perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri misalnya STAIN, IAIN dan UIN. Kita termasuk PTKIN. Sementara, PTN adalah Perguruan Tinggi Negeri seperti Universitas Jember, Undip, UI, UGM, Unair, Unibraw dan sebagainya. Oleh karena itu, tunjukkan kemampuan dan prestasi adik-adik di bidang hukum. Perkuat juga jaringan dengan mahasiswa tingkat nasional bahkan internasional nanti.
Insyaallah, dengan banyak terobosan, kita Fakultas Syariah akan unggul dan bereputasi nasional dan internasional sebagaimana harapan kita bersama.***
Reporter: Siti Junita
Editor : Wildan Rofikil Anwar
